Tindaklanjut DPU Brebes atas Keluhan Warga Kalijurang, Survei Jalan yang Terdampak Proyek BRIN

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Brebes melakukan survei dan pengukuran jalan di Desa Kalijurang, Kecamatan Tonjong, Senin (7/10/2024).

Kabid Bina Marga DPU Brebes, Agus Pramono menyampaikan, survei ini merupakan tindak lanjut dari perintah Penjabat (Pj) Bupati Brebes setelah warga Kalijurang mengajukan permintaan perbaikan infrastruktur beberapa hari sebelumnya.

Survei ini dilakukan sebagai respons atas tuntutan warga terkait kerusakan jalan akibat mobilitas kendaraan proyek Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Dukuh Maribaya.

“Hari ini kami menindaklanjuti arahan Pj Bupati Brebes untuk melakukan survei jalan yang terdampak aktivitas proyek BRIN di Maribaya,” ujar Agus.

Dari hasil survei, ditemukan bahwa sepanjang 1,4 kilometer jalan membutuhkan perbaikan. Selain itu, ada empat titik yang mengalami kerusakan serius akibat ambles dan longsor.

“Ada empat titik yang memerlukan penanganan khusus karena kondisi jalan yang longsor dan ambles,” jelas Agus lebih lanjut.

Kepala Desa Kalijurang, Edy Riyanto, yang turut mendampingi survei, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Brebes dalam merespons keluhan warga.

“Kami berharap setelah survei ini, penanganan segera dilakukan agar jalan yang rusak bisa diperbaiki,” katanya.

Warga menekankan percepatan perbaikan agar masyarakat tidak dirugikan oleh aktivitas proyek yang melintasi wilayah mereka.

Selain itu, warga juga berharap adanya sosialisasi dari pihak proyek BRIN terkait aktivitas di Maribaya tentang proyek yang melibatkan pembangunan akses jalan di Desa Galuhtimur dan gedung penelitian di Maribaya yang menggunakan fasilitas jalan di Desa Kalijurang.

Sebelumnya, puluhan warga Kalijurang sempat mendatangi Pj Bupati Brebes Djoko Gunawan saat meninjau pembangunan terminal eskavasi fosil purba di Maribaya.

Mereka menyampaikan protes atas mobilitas kendaraan berat proyek yang melintasi desa tanpa pemberitahuan, yang berpotensi merusak infrastruktur desa.

Warga berharap adanya perhatian lebih dan tindakan nyata dari pemerintah terkait keluhan ini. (*)

DPU 12