Jalan di Kabupaten Brebes Sepanjang 170 Kilometer Rusak, Membutuhkan Perbaikan Rp 332 Miliar

DPU Brebes - Saat ini, sekitar 170 kilometer jalan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Brebes menyatakan butuh anggaran sebesar Rp 332 miliar untuk memperbaikinya.

Agus Pramono, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum Brebes, mengatakan data kerusakan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan pada Januari 2021.

Dia mengungkapkan, total panjang Jalan Kabupaten di Brebes sebanyak 710,19 kilometer. Pada panjang jalan kondisinya stabil atau baik sekitar 75,03%. Sedangkan kondisi jalan yang tidak stabil atau rusak mencapai 24,7%.

Argus mengatakan kepada wartawan di kantor Brebes, Rabu (24/3/2021) "Dari 710 kilometer jalan Kabupaten, 24,7% atau 170 kilometer berada dalam kondisi tidak stabil."

Kondisi jalan yang tidak stabil berarti jalan rusak. Jalan rusak ini terbagi dalam dua kategori, yaitu rusak ringan hingga 12,63% atau sepanjang 89,68 kilometer, dan 12,07% atau rusak berat sepanjang 85,71 kilometer.

Ia menjelaskan, "Jalan yang tidak stabil ini berarti jalan rusak sepanjang 170 kilometer. Kerusakan ringan masing-masing adalah 89,68 kilometer dan 85,71 kilometer."

Untuk memperbaiki kondisi jalan rusak ringan ini dibutuhkan anggaran sekitar Rp 332 miliar. Ia menghitung, jika anggaran tahunan sekitar Rp 100 miliar, maka perlu waktu tiga tahun untuk memperbaiki jalan rusak tersebut.

“Dari total kebutuhan anggaran sebesar 332 miliar rupiah, jika disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, 100% jalan rusak bisa diperbaiki dalam tiga tahun ke depan. Ini berdasarkan perkiraan, dan mengacu pada tahun sebelumnya. Setiap tahun, yaitu DPU setiap tahun anggaran, rata-rata alokasi tahunan untuk pemeliharaan jalan kira-kira Rp 100 miliar.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam pandemi COVID-19 kali ini, perhitungannya akan berbeda. Akibat pandemi tersebut, seluruh alokasi APBD difokuskan untuk penanganan COVID-19.

Ia mencontohkan, pada 2021, sebaran pemeliharaan jalan di kawasan yang diterima merosot tajam. Sebelum pandemi, ia mendapat rata-rata Rp 100 miliar per tahun anggaran, namun kini ia hanya menerima Rp 30 miliar. Oleh karena itu, karena alokasi anggaran yang terbatas, pemerintah harus dengan bijak memprioritaskan jalan rusak.

Dia menyimpulkan: "Kalau tidak ada pandemi, biasanya kami dapat 100 miliar rupiah per tahun. Tapi karena anggaran difokuskan untuk menangani COVID-19, kami menerima turun menjadi Rp 30 miliar."

news.detik.com

Randal 12